Wednesday, 29 April 2026

5 Kesalahpahaman Guru Honorer 2026 yang Masih Banyak Dipercaya, Nomor 1 Bikin Panik!

Comment

5 Kesalahpahaman Tentang Guru Honorer 2026 yang Masih Banyak Dipercaya


Deedu.id - Isu mengenai guru honorer 2026 belakangan ini menjadi perhatian luas di kalangan tenaga pendidik. Berbagai informasi beredar dengan cepat, terutama di media sosial dan grup komunitas guru. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut akurat. Banyak di antaranya yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan.

Padahal, jika merujuk pada kebijakan resmi seperti SE Mendikdasmen 2026 tentang penugasan guru non-ASN, terdapat penjelasan yang cukup jelas mengenai posisi guru honorer saat ini. Oleh karena itu, penting untuk meluruskan berbagai miskonsepsi guru honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.


 
Berikut ini adalah beberapa kesalahpahaman yang masih banyak dipercaya, beserta fakta yang sebenarnya.

1. Semua Guru Honorer Akan Dihapus Tahun 2026


Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa seluruh guru honorer akan diberhentikan pada tahun 2026. Informasi ini banyak tersebar tanpa penjelasan yang utuh sehingga menimbulkan kepanikan.

Faktanya, dalam SE Mendikdasmen 2026, tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan adanya penghapusan atau pemberhentian massal guru honorer pada tahun tersebut. Justru sebaliknya, pemerintah menegaskan bahwa guru non-ASN yang telah terdata dan masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan guru honorer masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah.


2. Surat Edaran Berarti Akan Ada PHK Massal


Sebagian orang menganggap bahwa terbitnya surat edaran ini merupakan tanda awal dari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran terhadap guru honorer. Persepsi ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap penataan tenaga kerja di sektor pendidikan.

Namun, jika ditelaah lebih dalam, surat edaran tersebut justru memiliki fungsi yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, dengan tetap melibatkan guru honorer yang sudah ada.

Dengan kata lain, surat edaran ini lebih tepat dipahami sebagai upaya stabilisasi, bukan pengurangan tenaga pendidik.


3. Semua Guru Honorer Dipastikan Aman


Di sisi lain, ada juga anggapan yang terlalu optimis bahwa seluruh guru honorer kini berada dalam posisi yang aman sepenuhnya. Persepsi ini juga tidak sepenuhnya tepat.

Perlu dipahami bahwa kebijakan dalam SE Mendikdasmen 2026 memiliki batasan yang jelas. Hanya guru honorer yang telah terdata dalam sistem pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar yang termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Artinya, di luar kriteria tersebut, status guru honorer masih sangat bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.


4. Tahun 2026 Adalah Batas Akhir Masa Kerja Honorer


Banyak yang mengira bahwa tahun 2026 merupakan batas akhir bagi guru honorer untuk tetap bekerja. Anggapan ini sering dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga kerja.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam surat edaran yang dimaksud tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan batas masa kerja hingga tahun tertentu. Penetapan tanggal 31 Desember 2024 lebih berkaitan dengan batas pendataan, bukan batas masa kerja.

Oleh karena itu, tidak tepat jika tahun 2026 dianggap sebagai “deadline” bagi keberadaan guru honorer.


5. Tidak Ada Peluang Guru Honorer Menjadi ASN


Kesalahpahaman terakhir yang cukup sering muncul adalah anggapan bahwa guru honorer tidak lagi memiliki peluang untuk menjadi ASN atau PPPK. Hal ini biasanya muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kebijakan penataan tenaga kerja.

Padahal, hingga saat ini pemerintah masih membuka peluang melalui skema seleksi ASN, khususnya PPPK, sebagai salah satu solusi untuk penataan tenaga pendidik. Meskipun tidak semua guru honorer dapat langsung diangkat, peluang tersebut tetap ada dan menjadi jalur resmi yang dapat ditempuh.


Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak informasi yang beredar mengenai guru honorer 2026 tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada. SE Mendikdasmen 2026 justru memberikan penegasan bahwa guru honorer yang telah terdata dan masih aktif tetap dapat menjalankan tugasnya.

Meskipun demikian, kebijakan ini bukanlah solusi akhir terhadap persoalan status kepegawaian guru honorer. Posisi mereka saat ini masih berada dalam tahap penataan yang lebih luas oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya tenaga pendidik, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Memahami kebijakan berdasarkan sumber resmi menjadi langkah penting agar tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.

Sebagai langkah lanjutan, guru honorer juga disarankan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan serta mempersiapkan diri terhadap berbagai peluang yang tersedia, termasuk dalam seleksi ASN atau PPPK di masa mendatang.

Baca juga: Guru Honorer 2026: Fakta SE Mendikdasmen dan Klarifikasi Isu Penghapusan


Viral! Guru Honorer Dikabarkan Dihapus 2026, Ini Fakta Sebenarnya dari SE No.7 Th.2026

Comment

Ramai Isu Guru Honorer Dihapus 2026, Ini Penjelasan Lengkap Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026


Deedu.id - Isu mengenai guru honorer 2026 tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, khususnya di lingkungan tenaga pendidik. Banyak informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah akan menghapus atau memberhentikan guru honorer pada akhir tahun 2026. Narasi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri.

Untuk memahami situasi yang sebenarnya, penting untuk merujuk langsung pada kebijakan resmi, yaitu SE Mendikdasmen 2026 atau Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN. Surat edaran ini menjadi salah satu dasar penting dalam melihat bagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap status guru non ASN terbaru.


Bagi yang ingin membaca dokumen lengkapnya, dapat mengakses Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 melalui tautan resmi berikut:

👉 [Download Surat Edaran di sini] 

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional. Data menunjukkan bahwa hingga 31 Desember 2024 masih terdapat ratusan ribu guru honorer yang aktif mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal dan tidak terganggu oleh kekurangan tenaga pendidik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan penegasan bahwa guru honorer yang telah terdata dalam sistem pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya. Artinya, SE Mendikdasmen 2026 bukanlah kebijakan yang mengarah pada penghapusan guru honorer, melainkan upaya untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan kepastian sementara bagi tenaga pendidik non-ASN.

Di sisi lain, munculnya berbagai informasi yang menyebutkan adanya batas akhir tahun 2026 sering kali disalahartikan sebagai masa berakhirnya tenaga honorer. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, tidak terdapat pernyataan dalam surat edaran tersebut yang secara eksplisit menyebutkan bahwa guru honorer akan diberhentikan secara massal pada tahun tersebut. Penetapan batas data hingga 31 Desember 2024 lebih tepat dipahami sebagai batas administratif untuk pendataan, bukan sebagai batas masa kerja.

Dengan demikian, penting untuk meluruskan miskonsepsi guru honorer yang berkembang di masyarakat. Surat edaran ini justru dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap peran guru non-ASN yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai payung hukum sementara yang dapat melindungi guru honorer dari potensi pemberhentian sepihak oleh pihak tertentu, selama mereka masih aktif dan dibutuhkan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan solusi akhir terhadap persoalan status kepegawaian guru honorer. Pemerintah tetap mengarah pada penataan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur, seperti melalui skema ASN dan PPPK. Oleh karena itu, posisi guru honorer saat ini dapat dikatakan berada dalam fase transisi, di mana keberadaannya masih diakui dan dibutuhkan, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan kepastian status jangka panjang.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan ini juga menjadi faktor penting. Gubernur, bupati, dan wali kota melalui dinas pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan di daerah masing-masing agar tetap sejalan dengan tujuan utama surat edaran, yaitu menjaga keberlangsungan pembelajaran. Dengan adanya SE Mendikdasmen 2026, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk tetap memberdayakan guru honorer yang ada.

Kesimpulannya, isu mengenai penghapusan guru honorer pada tahun 2026 tidak sepenuhnya benar jika merujuk pada kebijakan resmi yang berlaku saat ini. SE Mendikdasmen 2026 justru menunjukkan bahwa guru honorer masih memiliki peran penting dan tetap ditugaskan untuk mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan selalu merujuk pada sumber yang valid agar tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.


Sunday, 7 December 2025

Surat Edaran 13/2025: Mekanisme Pembiayaan PPPK Paruh Waktu dan Honor Non ASN Diatur Ulang

Comment

Aturan Baru 2025: Gaji PPPK Paruh Waktu Wajib dari APBD, Bukan BOSP


Deedu.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur ulang mekanisme pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non ASN di satuan pendidikan. Kebijakan ini menjadi penting karena menyangkut pendanaan pendidikan, terutama setelah terbitnya aturan baru tentang PPPK Paruh Waktu dan penyesuaian Juknis Dana BOSP Tahun 2025. Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan berjalan transparan, sesuai regulasi, dan tidak membebani sekolah dengan keputusan yang berada di luar kewenangan mereka.

Gaji-PPPK-Paruh-Waktu-2025

 
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah penegasan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu wajib bersumber dari APBD, bukan dari Dana BOSP. Penegasan ini sejalan dengan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri 900.1.1/227/SJ yang mewajibkan pemerintah daerah menanggung penghasilan PPPK. Dengan aturan ini, sekolah tidak diperbolehkan menggunakan Dana BOSP untuk menutup kekurangan gaji PPPK karena hal tersebut merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah. Langkah ini sekaligus mempertegas batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih sumber pendanaan yang dapat menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.

Selain itu, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 juga mengatur batas penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tendik non ASN. Sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, sekolah negeri hanya boleh menggunakan maksimal 20% BOSP untuk honor, sedangkan sekolah swasta diperbolehkan hingga 40%. Ketentuan ini dikeluarkan untuk memastikan Dana BOSP tetap digunakan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kegiatan pembelajaran, operasional sekolah, dan peningkatan layanan pendidikan. Namun dalam praktiknya, banyak sekolah masih bergantung pada BOSP untuk membayar tenaga non ASN, sehingga aturan ini menjadi pengingat agar sekolah lebih tertib mengikuti batasan yang telah ditetapkan.

Untuk sekolah atau pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran, surat edaran ini menyediakan dua mekanisme solusi. Pertama, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan Dana BOSP untuk membayar honor PPPK Paruh Waktu jika hasil analisis menunjukkan APBD tidak mencukupi. Kedua, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan diskresi kepada Kemendikdasmen apabila terdapat sekolah yang tidak mampu mengikuti batas maksimal 20% atau 40% penggunaan BOSP untuk honor non ASN. Mekanisme diskresi ini memungkinkan pemerintah memberikan izin pengecualian dalam kondisi tertentu sehingga sekolah tetap dapat beroperasi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola pendanaan pendidikan, memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal, dan memberi jalan keluar resmi bagi sekolah yang mengalami kendala pembiayaan. Dengan memahami isi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025, sekolah, kepala dinas, operator, dan kepala sekolah dapat merencanakan anggaran secara lebih tepat dan terhindar dari permasalahan administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan Dana BOSP yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai tujuan, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional.

Wednesday, 25 June 2025

Pembelajaran Mendalam: Strategi Baru Menuju Pendidikan Bermakna dan Berkarakter

Comment

Mengenal Konsep Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Pendidikan Indonesia 2025


Deedu.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali meluncurkan inisiatif penting untuk mentransformasi wajah pendidikan nasional. Pada tahun 2025, pendekatan baru yang dikenal sebagai pembelajaran mendalam (deep learning) akan diterapkan secara lebih luas sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata.

pembelajaran mendalam transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu


Apa Itu Pembelajaran Mendalam?

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan belajar yang menekankan proses pemahaman, keterlibatan aktif peserta didik, serta penerapan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar. Bukan sekadar menyerap informasi, pendekatan ini mengajak siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan merefleksikan pembelajaran sehingga lebih mindful, meaningful, dan joyful.

Ciri-Ciri Pembelajaran Mendalam

  1. Berpusat pada peserta didik: Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi.
  2. Mengintegrasikan nilai kehidupan: Pembelajaran dikaitkan dengan konteks nyata kehidupan siswa.
  3. Mengembangkan keterampilan abad 21: Termasuk berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan karakter.
  4. Reflektif dan berkelanjutan: Siswa diajak menganalisis proses belajarnya dan terus meningkatkan pemahamannya.

Empat Dimensi Pengembangan Manusia

Dalam pembelajaran mendalam, pendidikan tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tapi juga menyeluruh mencakup:
  • Olah Pikir: Kemampuan bernalar kritis dan logis.
  • Olah Hati: Pembentukan karakter, empati, dan integritas.
  • Olah Rasa: Estetika, budaya, dan kepekaan sosial.
  • Olah Raga: Kesehatan jasmani dan mental sebagai fondasi belajar.

Tujuan Utama

Melalui pendekatan ini, Kemendikbud menargetkan terbentuknya peserta didik dengan Profil Pelajar Pancasila yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki nilai-nilai luhur dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan.

Implementasi dalam Kurikulum

Meskipun bukan kurikulum baru, pembelajaran mendalam menjadi penyempurnaan dari Kurikulum Merdeka. Proses belajar tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga makna dari proses itu sendiri. Penilaian tidak hanya berbasis angka, namun juga pada kompetensi dan karakter.

Kesimpulan

Transformasi pendidikan melalui pembelajaran mendalam adalah langkah nyata menuju sistem pendidikan yang lebih humanis, kontekstual, dan menyeluruh. Ini bukan sekadar perubahan metode, melainkan pembaruan paradigma yang sejalan dengan cita-cita mewujudkan manusia Indonesia yang utuh, cerdas, dan berkarakter.

Bongkar Rahasia! Program Kepemimpinan Sekolah Siap Cegah Kekosongan Ribuan Kepsek di 2025

Comment
Deedu.id - Untuk mengatasi krisis kekosongan kepala sekolah di berbagai daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) pada tanggal 23 Juni 2025. Program ini dirancang sebagai solusi strategis untuk mengisi lebih dari 50.971 posisi kepala sekolah yang saat ini kosong, termasuk akibat pensiun massal dan belum terisinya jabatan definitif di berbagai satuan pendidikan.

Guru-guru mengikuti pelatihan Program Kepemimpinan Sekolah tahun 2025 untuk menjadi calon kepala sekolah inspiratif.

Program Kepemimpinan Sekolah merupakan bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan pemimpin sekolah masa depan yang tangguh, transformatif, dan inovatif. Selama ini, jabatan kepala sekolah sering kali hanya dipenuhi secara administratif, tanpa proses kaderisasi yang sistematis. PKS hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui pelatihan intensif selama 110 jam, yang terdiri dari pembelajaran daring selama 18 jam dan pembelajaran tatap muka selama 92 jam. Pelatihan ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 hari, menggabungkan teori, praktik kepemimpinan, dan pembelajaran berbasis studi kasus nyata di sekolah.

Isi pelatihan mencakup berbagai aspek penting yang harus dimiliki seorang pemimpin sekolah, seperti pemahaman terhadap kebijakan pendidikan nasional dan daerah, kemampuan manajemen sekolah, kewirausahaan dalam pendidikan, supervisi akademik, hingga perencanaan pengembangan sekolah jangka panjang. Tak hanya itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan melakukan analisis kebutuhan tenaga pendidik serta pengambilan keputusan berbasis data sekolah. Tujuannya adalah agar kepala sekolah tidak hanya menjadi administrator, tetapi mampu menjadi motor penggerak transformasi pendidikan di lingkungan masing-masing.

Pelaksanaan PKS ini didasari oleh terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak lagi mewajibkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat Guru Penggerak, melainkan menekankan pada pengalaman mengajar, kompetensi manajerial, dan potensi kepemimpinan. Syarat lainnya adalah telah memiliki ijazah S1 atau D-IV, memiliki sertifikat pendidik, merupakan ASN (PNS golongan III/c atau PPPK), memiliki pengalaman mengajar minimal delapan tahun, dan berusia maksimal 56 tahun.

Salah satu hal menarik dari peluncuran program ini adalah kolaborasi lintas sektor yang terlibat. Program Kepemimpinan Sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PAN-RB, BKN, LPP, hingga pemerintah daerah. Pemerintah daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Lahat, dan sejumlah daerah lainnya bahkan sudah menyiapkan anggaran serta regulasi pendukung untuk menyukseskan program ini di wilayah masing-masing.

Menteri Abdul Mu’ti selaku pejabat yang meresmikan program ini menegaskan bahwa kepala sekolah masa kini harus menjadi pemimpin perubahan, bukan sekadar pengelola administratif. Hal ini juga diamini oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI yang mendorong agar program ini dijalankan secara merata dan berkelanjutan sebagai upaya nyata dalam pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran Program Kepemimpinan Sekolah, diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat, adaptif, dan berorientasi pada kualitas. Bagi para guru yang ingin menapaki jenjang karier lebih tinggi, ini adalah momentum emas untuk mengambil peran sebagai pemimpin pendidikan di tingkat satuan sekolah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan proses rekrutmen dan pelatihan berlangsung secara transparan, terstruktur, dan berdampak nyata terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

Friday, 16 May 2025

Kemendikdasmen Terapkan Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri Mulai 2025

Comment
Deedu.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menerapkan ijazah elektronik (e-ijazah) mulai tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi peserta didik dalam memperoleh dokumen kelulusan mereka.

e ijazah SD

 
Direktur Sekolah Menengah Atas, Winner Jihad Akbar, menyatakan bahwa digitalisasi ijazah diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan dan distribusi, serta mengurangi risiko pemalsuan. Dengan e-ijazah, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat, serta memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam menerbitkan ijazah, asalkan telah terakreditasi.

Penerapan e-ijazah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menekankan tiga prinsip utama dalam penerbitan ijazah: validitas, akurasi, dan legalitas.

Untuk mendukung implementasi e-ijazah, satuan pendidikan perlu memastikan data siswa tingkat akhir sudah valid, termasuk identitas, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan data kependudukan. Selain itu, sekolah harus memastikan bahwa mereka telah terakreditasi untuk memiliki wewenang dalam menerbitkan ijazah. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital di sektor pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan memastikan bahwa peserta didik menerima ijazah yang sah sesuai standar terbaru.

Saturday, 12 April 2025

Wajib Tahu! Ini 6 Penyempurnaan Penting Pengelolaan Kinerja Guru & Kepala Sekolah 2025

Comment

Sistem Pengelolaan Kinerja Guru & Kepala Sekolah Tahun 2025: Penyempurnaan untuk Kemajuan Pendidikan


Deedu.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menunjukkan komitmennya untuk mempermudah proses administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Pada tahun 2025, sistem pengelolaan kinerja akan hadir dengan berbagai penyempurnaan yang mengedepankan kemudahan, kebermaknaan, dan peningkatan mutu.


Tugas pokok guru 5M yang cukup dikonfirmasi tanpa unggahan dokumen



Berikut ini adalah enam poin penting perubahan dalam sistem baru tersebut:


1. Tidak Lagi Berbasis Poin

Sistem penilaian berbasis angka resmi dihapus. Kini, guru dan kepala sekolah cukup berfokus pada penerapan nyata pengembangan kompetensi dibanding mengejar poin semata.


2. Tidak Perlu Unggah Bukti Dukung

Guru cukup mengisi dokumen refleksi berdasarkan inspirasi dari kegiatan pengembangan kompetensi. Tidak perlu melampirkan dokumen bukti lagi.


3. Cukup Konfirmasi Ketersediaan Dokumen

Kepala sekolah tidak perlu lagi mengunggah RPP atau dokumen perencanaan. Konfirmasi ketersediaan dokumen sudah cukup untuk validasi.


4. Tugas Pokok 5M Cukup Dicentang

Pelaksanaan tugas pokok guru (5M) hanya perlu dicentang tanpa unggahan tambahan. Ini akan meringankan beban guru secara signifikan.

  • Merencanakan pembelajaran
  • Melaksanakan pembelajaran
  • Membimbing peserta didik
  • Menilai hasil belajar
  • Tugas tambahan (jika ada)


5. Fokus pada Refleksi dan Praktik

Observasi praktik kinerja dan tindak lanjut tetap menjadi kunci. Guru diminta untuk merefleksikan pengalaman dan mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih baik.


6. Peningkatan Mutu Pembelajaran Tetap Prioritas

Walaupun sistem menjadi lebih simpel, mutu pembelajaran tetap menjadi inti dari semua perubahan ini. Guru tetap diharapkan meningkatkan kualitas kelas secara berkelanjutan.


Kesimpulan

Reformasi sistem pengelolaan kinerja tahun 2025 menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Proses administrasi dipermudah tanpa mengurangi esensi dari peningkatan kualitas pembelajaran. Kini saatnya guru dan kepala sekolah berfokus penuh pada apa yang terpenting: mendidik dengan refleksi, membimbing dengan praktik, dan terus bertumbuh sebagai pendidik profesional.

Deedu.id | Portal Edukasi ASN & Dunia Pendidikan

Friday, 11 April 2025

Dapodik 2025.c Resmi Dirilis! Wajib Tahu Fitur Baru dan Cara Instalasinya

Comment

Kemendikdasmen Umumkan Patch Terbaru Dapodik Versi 2025.c


Deedu.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah telah meluncurkan versi terbaru Aplikasi Dapodik 2025.c.

Pembaruan ini ditujukan untuk menunjang proses pendataan pendidikan pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga program kesetaraan termasuk dalam cakupan pembaruan ini.

Melalui rilis ini, sistem pengumpulan data satuan pendidikan diharapkan dapat beradaptasi lebih cepat dengan dinamika kebijakan dan menghasilkan data yang valid serta akurat secara nasional.

Tampilan antarmuka Website Resmi Dikdasmen untuk Aplikasi Dapodik versi 2025.c dengan fitur terbaru untuk satuan pendidikan


Fitur-Fitur yang Diperbarui di Aplikasi Dapodik Versi 2025.c


Beberapa perubahan dan peningkatan yang tersedia dalam versi terbaru ini meliputi:
  • Integrasi Kurikulum Merdeka : Sistem kini mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dengan pengaturan alur yang bisa disesuaikan, baik untuk penerapan bertahap maupun secara keseluruhan.
  • Peningkatan Akurasi Data GTK : Penambahan kolom jabatan guru pada bagian penugasan dan penghapusan fitur salin penugasan untuk menjaga ketepatan data.
  • Validasi Lebih Ketat : Penyesuaian validasi usia untuk peserta didik program kesetaraan serta penyesuaian format input NIK agar sesuai ketentuan terkini.
  • Fitur Baru untuk Lulusan : Sekolah kini bisa mencatat nomor ijazah dan SUKMA pada data peserta didik yang telah menyelesaikan jenjangnya.
  • Penambahan Komponen Edukasi Anti Korupsi : Penyesuaian elemen pada halaman beranda aplikasi untuk mendukung pendidikan karakter dan nilai integritas.


Langkah Instalasi Dapodik 2025.c


Agar instalasi berjalan lancar, ikuti panduan berikut:
  • Lepas terlebih dahulu versi lama Dapodik dari perangkat Anda agar tidak terjadi konflik data.
  • Unduh installer resmi aplikasi terbaru melalui situs: https://dapo.dikdasmen.go.id/unduhan.
  • Jalankan file installer dan ikuti instruksi pemasangan hingga selesai.
  • Gunakan kombinasi tombol Ctrl + F5 pada browser untuk memastikan tampilan aplikasi termuat secara optimal.
  • Lanjutkan ke proses registrasi dan pastikan seluruh langkah dijalankan hingga berhasil.
  • Setelah berhasil login, pilih semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 dan tekan tombol Masuk untuk mengakses sistem.

Catatan Penting Sebelum Instalasi

 
Sebelum menghapus versi sebelumnya, sangat disarankan untuk melakukan pencadangan data terlebih dahulu guna menghindari kehilangan informasi penting.
Pastikan Anda hanya mengunduh aplikasi dari laman resmi agar terhindar dari file tidak valid.

Bila mengalami kendala teknis, operator sekolah bisa menghubungi dinas pendidikan setempat atau mencari bantuan melalui forum resmi Dapodik

Thursday, 10 April 2025

Jangan Sampai Gagal! Ini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2 yang Benar

Comment

Panduan Lengkap Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2: Jangan Sampai Terlewat!


Deedu.id - Halo, Sahabat Deedu! Bagi kamu yang sudah lolos seleksi administrasi PPPK Tahap 2, selamat ya! Sekarang, saatnya bersiap untuk tahap berikutnya: Seleksi Kompetensi. Nah, salah satu persyaratan wajib untuk mengikuti ujian adalah memiliki kartu ujian. Yuk, simak panduan lengkap cara mencetak kartu ujian PPPK Tahap 2 berikut ini!

Test PPPK Tahap 2 tahun 2025

Info Jadwal Resmi Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2


Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), periode pencetakan kartu ujian PPPK Tahap 2 berlangsung mulai 9 April hingga 16 April 2025. Penting banget nih, jangan sampai kelewatan jadwal ini, ya! Soalnya, tanpa kartu ujian, kamu nggak bisa ikut Seleksi Kompetensi yang dijadwalkan antara 17 April hingga 16 Mei 2025.

Langkah-Langkah Mencetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2


Biar nggak bingung, ikuti langkah-langkah berikut untuk mencetak kartu ujianmu:
  1. Akses Portal SSCASN:
  2. Buka browser favorit kamu dan kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
  3. Login ke Akun SSCASN:
  4. Klik tombol "Masuk" di pojok kanan atas. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang sudah kamu daftarkan sebelumnya. Jangan lupa isi kode captcha yang muncul, lalu klik "Masuk".
  5. Navigasi ke Halaman Resume Pendaftaran:
  6. Setelah berhasil login, selanjutnya kamu akan diarahkan ke halaman Resume Pendaftaran. Scroll ke bawah sampai menemukan opsi "Cetak Kartu Peserta Ujian".
  7. Cetak atau Unduh Kartu Ujian:
  8. Klik tombol tersebut. Kartu ujianmu akan ditampilkan dalam format PDF. Kamu bisa langsung mencetaknya atau menyimpannya terlebih dahulu di perangkatmu.
  9. Periksa Kembali Data Diri:
  10. Pastikan semua informasi seperti nama, nomor peserta, jadwal, dan lokasi ujian sudah benar. Kalau sampai ditemukan kesalahan, segera hubungi helpdesk instansi terkait.

Tips:
  1. Cetak Lebih dari Satu Salinan:
  2. Simpan satu salinan sebagai cadangan. Kalau-kalau kartu utama hilang atau rusak, kamu masih punya backup.
  3. Gunakan Kertas Berkualitas:
  4. Print kartu ujian di kertas yang agak tebal ya, supaya lebih awet dan tidak mudah rusak.

Cara Mengecek Jadwal dan Lokasi Ujian


Selain mencetak kartu ujian, kamu juga perlu tahu jadwal dan lokasi ujianmu. Informasi ini biasanya tersedia di:
 
  • Akun SSCASN: Setelah login, cek di halaman utama akunmu. Informasi jadwal dan lokasi ujian tertera di website tersebut.
  • Website Resmi Instansi: Beberapa instansi juga mengumumkan jadwal dan lokasi ujian di website resmi mereka. Jadi, rajin-rajinlah memantau informasi dari instansi tempat kamu melamar.

Pentingnya Kartu Ujian dalam Seleksi PPPK


Kartu ujian ini ibarat tiket masuk ke arena perjuanganmu. Tanpa kartu ini, kamu nggak akan diizinkan masuk ke ruang ujian. Jadi, pastikan kamu sudah mencetak dan membawa kartu ujian saat hari H nanti.

Persiapan Menghadapi Seleksi Kompetensi


Setelah perihal kartu ujian selesai, selanjutnya kamu harus focus mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Kompetensi. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat seleksi kompetensi nanti:
  • Pelajari Materi Ujian: Cari tahu materi apa saja yang akan diujikan. Biasanya, materi mencakup kompetensi teknis sesuai formasi yang dilamar, kompetensi manajerial, dan sosial kultural.
  • Latihan Soal: Banyak-banyaklah berlatih soal-soal PPPK tahun sebelumnya. Ini membantu kamu familiar dengan tipe soal yang akan muncul.
  • Jaga Kesehatan: Jangan sampai sakit saat hari ujian. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bergizi.
  • Survey Lokasi Ujian: Kalau memungkinkan, kunjungi lokasi ujian sebelum hari H. Ini akan membantu kamu memperkirakan waktu tempuh dan menghindari keterlambatan.

Proses seleksi PPPK memang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan persiapan yang matang dan informasi yang tepat, peluang untuk lolos semakin besar. Pastikan kamu mencetak kartu ujian sesuai jadwal, mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan tetap semangat!

Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang sedang berjuang di seleksi PPPK Tahap 2. Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sukses selalu, Sahabat Deedu!

Wednesday, 12 March 2025

Wajib Cek Sekarang! Guru Harus Verifikasi Rekening di Info GTK agar Tunjangan Lancar!

Comment

Jangan Sampai Ketinggalan! Verifikasi Rekening Guru di Info GTK Sekarang!


Deedu.id - Jakarta, 8 Maret 2025, Para guru di seluruh Indonesia diimbau untuk segera melakukan pengecekan dan pembaruan informasi rekening melalui laman resmi Info GTK. Langkah ini penting guna memastikan kelancaran pencairan tunjangan serta menghindari kendala administratif yang dapat menghambat proses tersebut.


Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menekankan bahwa validasi dan verifikasi (verval) data rekening sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi dana. Dengan data yang akurat, proses pencairan dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa kendala teknis.

verifikasi-rekening-info-gtk-guru


Mengapa Guru Perlu Melakukan Verifikasi Rekening?


Setiap guru yang berhak menerima tunjangan diwajibkan memastikan bahwa informasi rekening mereka sudah benar dan sesuai dengan data yang tersimpan di sistem. Kesalahan data informasi nomor rekening, nama dari pemilik rekening, atau data perbankan yang lainnya bisa mengakibatkan keterlambatan pencairan dana. Oleh karena itu, pengecekan infromasi secara berkala sangat disarankan


Verifikasi data ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akurasi data dari penerima tunjangan. Dengan sistem yang lebih tertata, potensi permasalahan seperti dana tidak masuk ke rekening yang benar dapat diminimalkan.

Cara Melakukan Verifikasi Data Rekening di Info GTK


Agar proses verifikasi & validasi data rekening berjalan lancar, para guru di Indonesia dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

  1. Masuk ke laman resmi Info GTK melalui browser di perangkat komputer atau ponsel.
  2. Login ke akun masing-masing menggunakan kredensial yang sudah terdaftar.
  3. Periksa informasi rekening yang tercantum, termasuk nama pemilik, nomor rekening, dan bank tujuan.
  4. Jika ada kesalahan, segera lakukan pembaruan sesuai dengan prosedur yang telah disediakan.
  5. Pastikan semua data sudah benar sebelum menyimpan perubahan untuk menghindari kesalahan administrasi.

Kemendikbudristek telah menyediakan panduan lengkap bagi guru yang mengalami kesulitan dalam proses ini. Jika ada kendala teknis atau pertanyaan lebih lanjut, guru dapat menghubungi layanan bantuan yang tersedia di laman Info GTK.


Dampak Positif Verifikasi Data Rekening


Melakukan verval rekening bukan hanya bermanfaat bagi pencairan tunjangan saat ini, tetapi juga untuk keperluan administrasi jangka panjang. Dengan data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pencatatan kepegawaian serta memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran.


Selain itu, validasi yang rutin juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan transfer dana. Dengan sistem yang lebih akurat, guru tidak perlu lagi mengalami keterlambatan pencairan akibat informasi rekening yang tidak valid.

Jangan Tunda, Lakukan Sekarang!


Agar tidak mengalami kendala dalam pencairan tunjangan, para guru diimbau untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data rekening mereka. Proses ini hanya membutuhkan beberapa menit, namun dampaknya sangat besar bagi kelancaran administrasi dan kesejahteraan guru.


Bagi yang belum melakukan verval, segera akses laman Info GTK dan pastikan data rekening Anda sudah benar. Jangan sampai terlambat dan berisiko mengalami keterlambatan pencairan tunjangan! Untuk informasi lebih lanjut dan panduan detail, silakan kunjungi laman resmi Info GTK atau hubungi layanan bantuan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek.Jakarta, 8 Maret 2025 – Para guru di seluruh Indonesia diimbau untuk segera melakukan pengecekan dan pembaruan informasi rekening melalui laman resmi Info GTK. Langkah ini penting guna memastikan kelancaran pencairan tunjangan serta menghindari kendala administratif yang dapat menghambat proses tersebut.

Subscribe to: Posts (Atom)