Home Posts filed under ASN & PPPK
Showing posts with label ASN & PPPK. Show all posts
Showing posts with label ASN & PPPK. Show all posts

Saturday, 24 October 2026

Penataan Guru ASN dan Non-ASN 2027: Ini Rencana Pemerintah dan Nasib Guru Honorer

Comment
Deedu.id - Rencana penataan guru ASN dan non-ASN pada tahun 2027 menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan oleh guru, tenaga kependidikan, dan pengelola sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun sejumlah rencana terkait tata kelola guru, pemenuhan kebutuhan guru ASN, serta keberlanjutan tugas guru non-ASN.

Rencana tersebut tercantum dalam bahan paparan berjudul Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026 yang disiapkan untuk Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2026.

Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian, antara lain rencana penataan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, seleksi PPPK menuju CPNS secara bertahap pada 2027–2029, pemenuhan kebutuhan 464.856 guru ASN, serta alternatif penataan bagi 172.323 guru non-ASN.

Penting untuk dipahami: informasi dalam dokumen tersebut masih berupa rencana, usulan, dan alternatif kebijakan. Belum ada keputusan final yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perubahan status atau pengangkatan guru akan dilakukan secara otomatis pada 2027.

Penataan guru ASN dan non-ASN 2027, rencana PPPK, seleksi CPNS, dan nasib guru honorer


1. Empat Poin Penting dalam Rencana Penataan Guru 2027


Berdasarkan bahan paparan Kemendikdasmen dalam FGD bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2026, terdapat empat angka penting yang berkaitan dengan rencana penataan dan pemenuhan kebutuhan guru ASN.

  1. Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu. Kelompok ini diusulkan masuk dalam skema penataan menjadi PPPK penuh waktu, dengan target TMT 1 Januari 2027 sebagaimana tercantum dalam bahan paparan.
  2. Sebanyak 935.316 guru PPPK yang sudah ada. Dalam skema yang dibahas, kelompok ini diarahkan mengikuti seleksi menuju CPNS secara bertahap pada periode 2027–2029.
  3. Sebanyak 464.856 kebutuhan guru ASN secara nasional. Kebutuhan tersebut mencakup kekosongan guru, guru non-ASN, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, serta kebutuhan guru untuk Sekolah Nasional Terintegrasi.
  4. Sebanyak 172.323 guru non-ASN. Kelompok ini menjadi bagian dari alternatif penataan untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri, melalui skema yang masih dibahas dalam bahan paparan.

Keempat angka tersebut menggambarkan cakupan rencana penataan guru yang disampaikan dalam dokumen FGD. Setiap kelompok memiliki skema dan tahapan yang berbeda. Oleh karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepastian bahwa seluruh guru akan diangkat atau mengalami perubahan status secara otomatis pada 2027.

2. Rencana Perubahan PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu


Salah satu poin utama dalam paparan adalah rencana penataan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Dalam skema yang disampaikan, proses pemenuhan tersebut direncanakan memiliki target terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2027. Apabila terlaksana sesuai rencana, jumlah PPPK penuh waktu dalam skema yang dibahas akan menjadi 1.177.798 orang, termasuk 935.316 PPPK yang sudah ada.

Namun, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada target waktu. Paparan juga menjelaskan perlunya dukungan regulasi, pemetaan data, penetapan kebutuhan, pemberkasan, dan proses administrasi kepegawaian.

Dengan demikian, target TMT 1 Januari 2027 tidak boleh diartikan sebagai kepastian bahwa seluruh guru PPPK paruh waktu otomatis berubah status pada tanggal tersebut. Mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya masih perlu menunggu keputusan resmi.

3. Seleksi PPPK Menuju CPNS Direncanakan Berlangsung pada 2027–2029


Bahan paparan juga memuat rencana seleksi bagi 935.316 guru PPPK yang telah ada dalam skema menuju CPNS melalui formasi khusus secara bertahap.

Pembagian tahapan yang dicantumkan dalam paparan adalah sebagai berikut:
  • Tahun 2027: tahap pertama sebesar 30%.
  • Tahun 2028: tahap kedua sebesar 30%.
  • Tahun 2029: tahap ketiga sebesar 40%.

Persentase tersebut merupakan pembagian tahapan dalam skema yang dipaparkan, bukan pengumuman resmi pembukaan seleksi CPNS untuk setiap tahun.

Guru tetap perlu menunggu ketentuan resmi mengenai mekanisme seleksi, persyaratan peserta, formasi yang tersedia, jadwal, serta ketentuan lain yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Perlu diperhatikan pula bahwa rencana seleksi menuju CPNS ini berbeda dari proses penataan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Keduanya merupakan tahapan yang berbeda dalam bahan paparan.

4. Pemenuhan Kebutuhan 464.856 Guru ASN


Selain penataan guru yang sudah ada, Kemendikdasmen juga membahas pemenuhan kebutuhan guru ASN nasional sebanyak 464.856 orang.

Berdasarkan halaman 4 bahan paparan, kebutuhan tersebut terdiri atas:
  • 172.323 guru non-ASN.
  • 224.454 kebutuhan akibat kekosongan guru.
  • 66.932 guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah.
  • 1.147 kebutuhan guru untuk Sekolah Nasional Terintegrasi.

Kebutuhan tersebut mencakup 407.196 guru mata pelajaran umum dan 57.660 guru agama.

Dalam skema yang disampaikan, pemenuhan kebutuhan guru ASN direncanakan melalui seleksi CPNS secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia.

Angka 464.856 merupakan kebutuhan yang dibahas dalam dokumen, bukan berarti pemerintah telah membuka seleksi untuk jumlah formasi tersebut. Pelaksanaan rekrutmen tetap bergantung pada penetapan formasi dan keputusan resmi.

5. Dua Alternatif Penataan Guru Non-ASN


Bagi guru non-ASN, bahan FGD memuat dua alternatif penataan yang perlu dipahami secara cermat.

1. Alternatif pertama: seleksi PPPK melalui formasi khusus

Dalam alternatif pertama, sebanyak 172.323 guru non-ASN diusulkan mengikuti seleksi PPPK melalui formasi khusus pada 2026.

Paparan menyebutkan kemungkinan target pengangkatan pada 1 Januari 2027 atau 1 Juli 2027, dengan mempertimbangkan dampak fiskal atau kemampuan anggaran pemerintah.

Alternatif ini juga berkaitan dengan rencana keberlanjutan pemenuhan kesejahteraan guru non-ASN di sekolah negeri. Namun, jadwal tersebut merupakan bagian dari skenario yang dipaparkan. Guru tidak dapat menganggapnya sebagai kepastian pengangkatan sebelum ada regulasi dan pengumuman resmi.

2. Alternatif kedua: seleksi berdasarkan kelompok usia

Alternatif kedua membahas pemenuhan kebutuhan guru melalui dua mekanisme seleksi berdasarkan kelompok usia.

Dalam paparan tersebut, pembagiannya adalah:
  • Guru non-ASN berusia di bawah 35 tahun diarahkan mengikuti seleksi CPNS terbuka.
  • Guru non-ASN berusia di atas 35 tahun diarahkan mengikuti seleksi PPPK.

Skema ini direncanakan berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia. Paparan juga memuat proyeksi tahapan seleksi pada 2027–2029. Pembagian kelompok usia tersebut masih merupakan alternatif dalam bahan diskusi. Persyaratan usia, mekanisme seleksi, dan ketentuan lainnya harus merujuk pada regulasi resmi apabila kebijakan tersebut ditetapkan.

6. Bagaimana Nasib Guru Honorer Setelah 31 Desember 2026?


Pertanyaan mengenai keberlanjutan tugas guru honorer menjadi salah satu bagian yang penting dalam bahan paparan Kemendikdasmen.

Pada halaman 23, dokumen tersebut memuat usulan perpanjangan waktu Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Usulan tersebut mencakup beberapa poin berikut.

Pertama, kesempatan mengikuti seleksi ASN.
Guru non-ASN diusulkan dapat mengikuti seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK, pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Kedua, keberlanjutan tugas mengajar.
Guru non-ASN yang tidak lulus seleksi ASN pada 2027 diusulkan tetap dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas sebagai guru sesuai penugasan pada sekolah yang terdata di Dapodik akhir Desember 2024.

Ketiga, tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi persyaratan.
Guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan tunjangan profesi pendidik diusulkan memperoleh tunjangan profesi pendidik.

Keempat, insentif bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, paparan memuat usulan pemberian insentif.

Meskipun demikian, keempat poin tersebut masih berupa usulan dalam bahan FGD. Hal ini belum dapat dijadikan jaminan bahwa semua guru honorer akan tetap mengajar atau menerima tunjangan maupun insentif setelah 31 Desember 2026. Guru perlu menunggu ketentuan resmi untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan penugasan, persyaratan, dan bentuk dukungan yang benar-benar akan diberlakukan.

7. Penataan Guru Juga Berkaitan dengan Pengalihan Tata Kelola ke Pusat


Bahan paparan tidak hanya membahas perubahan status PPPK dan pemenuhan kebutuhan guru. Dokumen tersebut juga memuat rencana perubahan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Dalam skema yang dipaparkan, pengalihan guru PNS daerah yang sudah ada sebanyak 857.251 orang direncanakan dilakukan pada 2030.

Sementara itu, penataan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, seleksi menuju CPNS, dan pemenuhan kebutuhan guru baru memiliki tahapan yang berbeda.

Untuk mendukung perubahan tersebut, paparan menjelaskan perlunya penyesuaian regulasi, struktur organisasi, serta dukungan kelembagaan. Beberapa proses yang disebutkan mencakup koordinasi antarkementerian dan lembaga, pemetaan data, serta penyiapan mekanisme administrasi kepegawaian.

Rencana pengalihan tata kelola ini perlu dipahami sebagai bagian dari skema yang sedang dibahas, bukan sebagai bukti bahwa seluruh proses sudah ditetapkan dan siap dilaksanakan.

8. Bagaimana dengan Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Kependidikan?


Selain guru, bahan paparan juga membahas pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Jenis tenaga yang dibahas meliputi:
  • Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).
  • Tenaga laboran.
  • Tenaga perpustakaan.

Paparan juga memuat usulan kebutuhan minimal satu tenaga administrasi pada jenjang TK dan SD. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA/SMK diusulkan minimal dua tenaga kependidikan yang dapat mencakup tenaga administrasi, laboran, atau tenaga perpustakaan.

Bagi sekolah yang masih memiliki keterbatasan tenaga administrasi, rencana ini menjadi salah satu bagian yang patut dicermati. Namun, jumlah kebutuhan tersebut tetap merupakan bagian dari perencanaan dan belum dapat dianggap sebagai pengumuman pembukaan formasi.

9. Apa yang Perlu Dilakukan Guru Sambil Menunggu Keputusan Resmi?


Sambil menunggu perkembangan kebijakan, guru ASN maupun non-ASN dapat melakukan beberapa langkah yang relatif aman.
  1. Memeriksa data kepegawaian. Pastikan identitas, status kepegawaian, dan data pendidikan tercatat dengan benar pada sistem yang relevan.
  2. Menyiapkan dokumen pendukung. Simpan dokumen pendidikan, sertifikat pendidik jika ada, serta dokumen kepegawaian yang diperlukan.
  3. Memantau informasi resmi. Ikuti pengumuman Kemendikdasmen, BKN, Kementerian PANRB, dan pemerintah daerah.
  4. Mencermati persyaratan yang benar-benar diterbitkan. Jangan menyimpulkan kelayakan seleksi hanya berdasarkan kelompok usia atau skenario dalam bahan paparan.
  5. Berhati-hati terhadap informasi yang belum terkonfirmasi. Hindari mempercayai klaim pengangkatan otomatis atau pembukaan seleksi yang belum didukung pengumuman resmi.

Langkah-langkah tersebut bukan jaminan kelulusan atau pengangkatan. Tujuannya adalah membantu guru mempersiapkan diri sambil menunggu kejelasan kebijakan.

Bahan FGD Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR RI pada 29 September 2026 memuat sejumlah rencana penting mengenai penataan guru ASN dan non-ASN pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Rencana tersebut mencakup penataan 242.482 guru PPPK paruh waktu, skema seleksi PPPK menuju CPNS secara bertahap, pemenuhan kebutuhan 464.856 guru ASN, alternatif penataan 172.323 guru non-ASN, serta pemenuhan tenaga kependidikan.

Bagi guru honorer, salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah usulan keberlanjutan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026. Akan tetapi, usulan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kepastian sebelum ada keputusan dan ketentuan resmi.

Karena itu, guru diharapkan tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa perubahan status, pengangkatan, atau seleksi ASN sudah pasti dilaksanakan sesuai jadwal dalam paparan.

Sumber utama:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026: Bahan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Komisi X DPR RI, 29 September 2026.

Unduh atau Baca Bahan Paparan Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan bahan paparan FGD yang memuat rencana, usulan, dan alternatif kebijakan. Informasi di dalamnya bukan pengumuman keputusan final mengenai pengangkatan ASN, perubahan status PPPK, maupun pembukaan seleksi CPNS.

Wednesday, 29 April 2026

5 Kesalahpahaman Guru Honorer 2026 yang Masih Banyak Dipercaya, Nomor 1 Bikin Panik!

Comment

5 Kesalahpahaman Tentang Guru Honorer 2026 yang Masih Banyak Dipercaya


Deedu.id - Isu mengenai guru honorer 2026 belakangan ini menjadi perhatian luas di kalangan tenaga pendidik. Berbagai informasi beredar dengan cepat, terutama di media sosial dan grup komunitas guru. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut akurat. Banyak di antaranya yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan.

Padahal, jika merujuk pada kebijakan resmi seperti SE Mendikdasmen 2026 tentang penugasan guru non-ASN, terdapat penjelasan yang cukup jelas mengenai posisi guru honorer saat ini. Oleh karena itu, penting untuk meluruskan berbagai miskonsepsi guru honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.


 
Berikut ini adalah beberapa kesalahpahaman yang masih banyak dipercaya, beserta fakta yang sebenarnya.

1. Semua Guru Honorer Akan Dihapus Tahun 2026


Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa seluruh guru honorer akan diberhentikan pada tahun 2026. Informasi ini banyak tersebar tanpa penjelasan yang utuh sehingga menimbulkan kepanikan.

Faktanya, dalam SE Mendikdasmen 2026, tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan adanya penghapusan atau pemberhentian massal guru honorer pada tahun tersebut. Justru sebaliknya, pemerintah menegaskan bahwa guru non-ASN yang telah terdata dan masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan guru honorer masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah.


2. Surat Edaran Berarti Akan Ada PHK Massal


Sebagian orang menganggap bahwa terbitnya surat edaran ini merupakan tanda awal dari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran terhadap guru honorer. Persepsi ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap penataan tenaga kerja di sektor pendidikan.

Namun, jika ditelaah lebih dalam, surat edaran tersebut justru memiliki fungsi yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, dengan tetap melibatkan guru honorer yang sudah ada.

Dengan kata lain, surat edaran ini lebih tepat dipahami sebagai upaya stabilisasi, bukan pengurangan tenaga pendidik.


3. Semua Guru Honorer Dipastikan Aman


Di sisi lain, ada juga anggapan yang terlalu optimis bahwa seluruh guru honorer kini berada dalam posisi yang aman sepenuhnya. Persepsi ini juga tidak sepenuhnya tepat.

Perlu dipahami bahwa kebijakan dalam SE Mendikdasmen 2026 memiliki batasan yang jelas. Hanya guru honorer yang telah terdata dalam sistem pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar yang termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Artinya, di luar kriteria tersebut, status guru honorer masih sangat bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.


4. Tahun 2026 Adalah Batas Akhir Masa Kerja Honorer


Banyak yang mengira bahwa tahun 2026 merupakan batas akhir bagi guru honorer untuk tetap bekerja. Anggapan ini sering dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga kerja.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam surat edaran yang dimaksud tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan batas masa kerja hingga tahun tertentu. Penetapan tanggal 31 Desember 2024 lebih berkaitan dengan batas pendataan, bukan batas masa kerja.

Oleh karena itu, tidak tepat jika tahun 2026 dianggap sebagai “deadline” bagi keberadaan guru honorer.


5. Tidak Ada Peluang Guru Honorer Menjadi ASN


Kesalahpahaman terakhir yang cukup sering muncul adalah anggapan bahwa guru honorer tidak lagi memiliki peluang untuk menjadi ASN atau PPPK. Hal ini biasanya muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kebijakan penataan tenaga kerja.

Padahal, hingga saat ini pemerintah masih membuka peluang melalui skema seleksi ASN, khususnya PPPK, sebagai salah satu solusi untuk penataan tenaga pendidik. Meskipun tidak semua guru honorer dapat langsung diangkat, peluang tersebut tetap ada dan menjadi jalur resmi yang dapat ditempuh.


Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak informasi yang beredar mengenai guru honorer 2026 tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada. SE Mendikdasmen 2026 justru memberikan penegasan bahwa guru honorer yang telah terdata dan masih aktif tetap dapat menjalankan tugasnya.

Meskipun demikian, kebijakan ini bukanlah solusi akhir terhadap persoalan status kepegawaian guru honorer. Posisi mereka saat ini masih berada dalam tahap penataan yang lebih luas oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya tenaga pendidik, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Memahami kebijakan berdasarkan sumber resmi menjadi langkah penting agar tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.

Sebagai langkah lanjutan, guru honorer juga disarankan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan serta mempersiapkan diri terhadap berbagai peluang yang tersedia, termasuk dalam seleksi ASN atau PPPK di masa mendatang.

Baca juga: Guru Honorer 2026: Fakta SE Mendikdasmen dan Klarifikasi Isu Penghapusan


Viral! Guru Honorer Dikabarkan Dihapus 2026, Ini Fakta Sebenarnya dari SE No.7 Th.2026

Comment

Ramai Isu Guru Honorer Dihapus 2026, Ini Penjelasan Lengkap Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026


Deedu.id - Isu mengenai guru honorer 2026 tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, khususnya di lingkungan tenaga pendidik. Banyak informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah akan menghapus atau memberhentikan guru honorer pada akhir tahun 2026. Narasi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi guru non-ASN yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri.

Untuk memahami situasi yang sebenarnya, penting untuk merujuk langsung pada kebijakan resmi, yaitu SE Mendikdasmen 2026 atau Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN. Surat edaran ini menjadi salah satu dasar penting dalam melihat bagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap status guru non ASN terbaru.


Bagi yang ingin membaca dokumen lengkapnya, dapat mengakses Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 melalui tautan resmi berikut:

👉 [Download Surat Edaran di sini] 

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional. Data menunjukkan bahwa hingga 31 Desember 2024 masih terdapat ratusan ribu guru honorer yang aktif mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal dan tidak terganggu oleh kekurangan tenaga pendidik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan penegasan bahwa guru honorer yang telah terdata dalam sistem pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya. Artinya, SE Mendikdasmen 2026 bukanlah kebijakan yang mengarah pada penghapusan guru honorer, melainkan upaya untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan kepastian sementara bagi tenaga pendidik non-ASN.

Di sisi lain, munculnya berbagai informasi yang menyebutkan adanya batas akhir tahun 2026 sering kali disalahartikan sebagai masa berakhirnya tenaga honorer. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, tidak terdapat pernyataan dalam surat edaran tersebut yang secara eksplisit menyebutkan bahwa guru honorer akan diberhentikan secara massal pada tahun tersebut. Penetapan batas data hingga 31 Desember 2024 lebih tepat dipahami sebagai batas administratif untuk pendataan, bukan sebagai batas masa kerja.

Dengan demikian, penting untuk meluruskan miskonsepsi guru honorer yang berkembang di masyarakat. Surat edaran ini justru dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap peran guru non-ASN yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai payung hukum sementara yang dapat melindungi guru honorer dari potensi pemberhentian sepihak oleh pihak tertentu, selama mereka masih aktif dan dibutuhkan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan solusi akhir terhadap persoalan status kepegawaian guru honorer. Pemerintah tetap mengarah pada penataan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur, seperti melalui skema ASN dan PPPK. Oleh karena itu, posisi guru honorer saat ini dapat dikatakan berada dalam fase transisi, di mana keberadaannya masih diakui dan dibutuhkan, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan kepastian status jangka panjang.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan ini juga menjadi faktor penting. Gubernur, bupati, dan wali kota melalui dinas pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan di daerah masing-masing agar tetap sejalan dengan tujuan utama surat edaran, yaitu menjaga keberlangsungan pembelajaran. Dengan adanya SE Mendikdasmen 2026, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk tetap memberdayakan guru honorer yang ada.

Kesimpulannya, isu mengenai penghapusan guru honorer pada tahun 2026 tidak sepenuhnya benar jika merujuk pada kebijakan resmi yang berlaku saat ini. SE Mendikdasmen 2026 justru menunjukkan bahwa guru honorer masih memiliki peran penting dan tetap ditugaskan untuk mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan selalu merujuk pada sumber yang valid agar tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.


Sunday, 7 December 2025

Surat Edaran 13/2025: Mekanisme Pembiayaan PPPK Paruh Waktu dan Honor Non ASN Diatur Ulang

Comment

Aturan Baru 2025: Gaji PPPK Paruh Waktu Wajib dari APBD, Bukan BOSP


Deedu.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur ulang mekanisme pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non ASN di satuan pendidikan. Kebijakan ini menjadi penting karena menyangkut pendanaan pendidikan, terutama setelah terbitnya aturan baru tentang PPPK Paruh Waktu dan penyesuaian Juknis Dana BOSP Tahun 2025. Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa penggunaan dana pendidikan berjalan transparan, sesuai regulasi, dan tidak membebani sekolah dengan keputusan yang berada di luar kewenangan mereka.

Gaji-PPPK-Paruh-Waktu-2025

 
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah penegasan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu wajib bersumber dari APBD, bukan dari Dana BOSP. Penegasan ini sejalan dengan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri 900.1.1/227/SJ yang mewajibkan pemerintah daerah menanggung penghasilan PPPK. Dengan aturan ini, sekolah tidak diperbolehkan menggunakan Dana BOSP untuk menutup kekurangan gaji PPPK karena hal tersebut merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah. Langkah ini sekaligus mempertegas batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih sumber pendanaan yang dapat menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.

Selain itu, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 juga mengatur batas penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tendik non ASN. Sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, sekolah negeri hanya boleh menggunakan maksimal 20% BOSP untuk honor, sedangkan sekolah swasta diperbolehkan hingga 40%. Ketentuan ini dikeluarkan untuk memastikan Dana BOSP tetap digunakan sesuai peruntukannya, yaitu mendukung kegiatan pembelajaran, operasional sekolah, dan peningkatan layanan pendidikan. Namun dalam praktiknya, banyak sekolah masih bergantung pada BOSP untuk membayar tenaga non ASN, sehingga aturan ini menjadi pengingat agar sekolah lebih tertib mengikuti batasan yang telah ditetapkan.

Untuk sekolah atau pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran, surat edaran ini menyediakan dua mekanisme solusi. Pertama, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan Dana BOSP untuk membayar honor PPPK Paruh Waktu jika hasil analisis menunjukkan APBD tidak mencukupi. Kedua, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan diskresi kepada Kemendikdasmen apabila terdapat sekolah yang tidak mampu mengikuti batas maksimal 20% atau 40% penggunaan BOSP untuk honor non ASN. Mekanisme diskresi ini memungkinkan pemerintah memberikan izin pengecualian dalam kondisi tertentu sehingga sekolah tetap dapat beroperasi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola pendanaan pendidikan, memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal, dan memberi jalan keluar resmi bagi sekolah yang mengalami kendala pembiayaan. Dengan memahami isi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025, sekolah, kepala dinas, operator, dan kepala sekolah dapat merencanakan anggaran secara lebih tepat dan terhindar dari permasalahan administrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan Dana BOSP yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai tujuan, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional.

Wednesday, 25 June 2025

Bongkar Rahasia! Program Kepemimpinan Sekolah Siap Cegah Kekosongan Ribuan Kepsek di 2025

Comment
Deedu.id - Untuk mengatasi krisis kekosongan kepala sekolah di berbagai daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) pada tanggal 23 Juni 2025. Program ini dirancang sebagai solusi strategis untuk mengisi lebih dari 50.971 posisi kepala sekolah yang saat ini kosong, termasuk akibat pensiun massal dan belum terisinya jabatan definitif di berbagai satuan pendidikan.

Guru-guru mengikuti pelatihan Program Kepemimpinan Sekolah tahun 2025 untuk menjadi calon kepala sekolah inspiratif.

Program Kepemimpinan Sekolah merupakan bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan pemimpin sekolah masa depan yang tangguh, transformatif, dan inovatif. Selama ini, jabatan kepala sekolah sering kali hanya dipenuhi secara administratif, tanpa proses kaderisasi yang sistematis. PKS hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui pelatihan intensif selama 110 jam, yang terdiri dari pembelajaran daring selama 18 jam dan pembelajaran tatap muka selama 92 jam. Pelatihan ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 hari, menggabungkan teori, praktik kepemimpinan, dan pembelajaran berbasis studi kasus nyata di sekolah.

Isi pelatihan mencakup berbagai aspek penting yang harus dimiliki seorang pemimpin sekolah, seperti pemahaman terhadap kebijakan pendidikan nasional dan daerah, kemampuan manajemen sekolah, kewirausahaan dalam pendidikan, supervisi akademik, hingga perencanaan pengembangan sekolah jangka panjang. Tak hanya itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan melakukan analisis kebutuhan tenaga pendidik serta pengambilan keputusan berbasis data sekolah. Tujuannya adalah agar kepala sekolah tidak hanya menjadi administrator, tetapi mampu menjadi motor penggerak transformasi pendidikan di lingkungan masing-masing.

Pelaksanaan PKS ini didasari oleh terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam peraturan ini, pemerintah tidak lagi mewajibkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat Guru Penggerak, melainkan menekankan pada pengalaman mengajar, kompetensi manajerial, dan potensi kepemimpinan. Syarat lainnya adalah telah memiliki ijazah S1 atau D-IV, memiliki sertifikat pendidik, merupakan ASN (PNS golongan III/c atau PPPK), memiliki pengalaman mengajar minimal delapan tahun, dan berusia maksimal 56 tahun.

Salah satu hal menarik dari peluncuran program ini adalah kolaborasi lintas sektor yang terlibat. Program Kepemimpinan Sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PAN-RB, BKN, LPP, hingga pemerintah daerah. Pemerintah daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Lahat, dan sejumlah daerah lainnya bahkan sudah menyiapkan anggaran serta regulasi pendukung untuk menyukseskan program ini di wilayah masing-masing.

Menteri Abdul Mu’ti selaku pejabat yang meresmikan program ini menegaskan bahwa kepala sekolah masa kini harus menjadi pemimpin perubahan, bukan sekadar pengelola administratif. Hal ini juga diamini oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI yang mendorong agar program ini dijalankan secara merata dan berkelanjutan sebagai upaya nyata dalam pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan kehadiran Program Kepemimpinan Sekolah, diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kuat, adaptif, dan berorientasi pada kualitas. Bagi para guru yang ingin menapaki jenjang karier lebih tinggi, ini adalah momentum emas untuk mengambil peran sebagai pemimpin pendidikan di tingkat satuan sekolah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan proses rekrutmen dan pelatihan berlangsung secara transparan, terstruktur, dan berdampak nyata terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

Saturday, 12 April 2025

Wajib Tahu! Ini 6 Penyempurnaan Penting Pengelolaan Kinerja Guru & Kepala Sekolah 2025

Comment

Sistem Pengelolaan Kinerja Guru & Kepala Sekolah Tahun 2025: Penyempurnaan untuk Kemajuan Pendidikan


Deedu.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menunjukkan komitmennya untuk mempermudah proses administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Pada tahun 2025, sistem pengelolaan kinerja akan hadir dengan berbagai penyempurnaan yang mengedepankan kemudahan, kebermaknaan, dan peningkatan mutu.


Tugas pokok guru 5M yang cukup dikonfirmasi tanpa unggahan dokumen



Berikut ini adalah enam poin penting perubahan dalam sistem baru tersebut:


1. Tidak Lagi Berbasis Poin

Sistem penilaian berbasis angka resmi dihapus. Kini, guru dan kepala sekolah cukup berfokus pada penerapan nyata pengembangan kompetensi dibanding mengejar poin semata.


2. Tidak Perlu Unggah Bukti Dukung

Guru cukup mengisi dokumen refleksi berdasarkan inspirasi dari kegiatan pengembangan kompetensi. Tidak perlu melampirkan dokumen bukti lagi.


3. Cukup Konfirmasi Ketersediaan Dokumen

Kepala sekolah tidak perlu lagi mengunggah RPP atau dokumen perencanaan. Konfirmasi ketersediaan dokumen sudah cukup untuk validasi.


4. Tugas Pokok 5M Cukup Dicentang

Pelaksanaan tugas pokok guru (5M) hanya perlu dicentang tanpa unggahan tambahan. Ini akan meringankan beban guru secara signifikan.

  • Merencanakan pembelajaran
  • Melaksanakan pembelajaran
  • Membimbing peserta didik
  • Menilai hasil belajar
  • Tugas tambahan (jika ada)


5. Fokus pada Refleksi dan Praktik

Observasi praktik kinerja dan tindak lanjut tetap menjadi kunci. Guru diminta untuk merefleksikan pengalaman dan mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih baik.


6. Peningkatan Mutu Pembelajaran Tetap Prioritas

Walaupun sistem menjadi lebih simpel, mutu pembelajaran tetap menjadi inti dari semua perubahan ini. Guru tetap diharapkan meningkatkan kualitas kelas secara berkelanjutan.


Kesimpulan

Reformasi sistem pengelolaan kinerja tahun 2025 menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Proses administrasi dipermudah tanpa mengurangi esensi dari peningkatan kualitas pembelajaran. Kini saatnya guru dan kepala sekolah berfokus penuh pada apa yang terpenting: mendidik dengan refleksi, membimbing dengan praktik, dan terus bertumbuh sebagai pendidik profesional.

Deedu.id | Portal Edukasi ASN & Dunia Pendidikan

Thursday, 10 April 2025

Jangan Sampai Gagal! Ini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2 yang Benar

Comment

Panduan Lengkap Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2: Jangan Sampai Terlewat!


Deedu.id - Halo, Sahabat Deedu! Bagi kamu yang sudah lolos seleksi administrasi PPPK Tahap 2, selamat ya! Sekarang, saatnya bersiap untuk tahap berikutnya: Seleksi Kompetensi. Nah, salah satu persyaratan wajib untuk mengikuti ujian adalah memiliki kartu ujian. Yuk, simak panduan lengkap cara mencetak kartu ujian PPPK Tahap 2 berikut ini!

Test PPPK Tahap 2 tahun 2025

Info Jadwal Resmi Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2


Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), periode pencetakan kartu ujian PPPK Tahap 2 berlangsung mulai 9 April hingga 16 April 2025. Penting banget nih, jangan sampai kelewatan jadwal ini, ya! Soalnya, tanpa kartu ujian, kamu nggak bisa ikut Seleksi Kompetensi yang dijadwalkan antara 17 April hingga 16 Mei 2025.

Langkah-Langkah Mencetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2


Biar nggak bingung, ikuti langkah-langkah berikut untuk mencetak kartu ujianmu:
  1. Akses Portal SSCASN:
  2. Buka browser favorit kamu dan kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
  3. Login ke Akun SSCASN:
  4. Klik tombol "Masuk" di pojok kanan atas. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang sudah kamu daftarkan sebelumnya. Jangan lupa isi kode captcha yang muncul, lalu klik "Masuk".
  5. Navigasi ke Halaman Resume Pendaftaran:
  6. Setelah berhasil login, selanjutnya kamu akan diarahkan ke halaman Resume Pendaftaran. Scroll ke bawah sampai menemukan opsi "Cetak Kartu Peserta Ujian".
  7. Cetak atau Unduh Kartu Ujian:
  8. Klik tombol tersebut. Kartu ujianmu akan ditampilkan dalam format PDF. Kamu bisa langsung mencetaknya atau menyimpannya terlebih dahulu di perangkatmu.
  9. Periksa Kembali Data Diri:
  10. Pastikan semua informasi seperti nama, nomor peserta, jadwal, dan lokasi ujian sudah benar. Kalau sampai ditemukan kesalahan, segera hubungi helpdesk instansi terkait.

Tips:
  1. Cetak Lebih dari Satu Salinan:
  2. Simpan satu salinan sebagai cadangan. Kalau-kalau kartu utama hilang atau rusak, kamu masih punya backup.
  3. Gunakan Kertas Berkualitas:
  4. Print kartu ujian di kertas yang agak tebal ya, supaya lebih awet dan tidak mudah rusak.

Cara Mengecek Jadwal dan Lokasi Ujian


Selain mencetak kartu ujian, kamu juga perlu tahu jadwal dan lokasi ujianmu. Informasi ini biasanya tersedia di:
 
  • Akun SSCASN: Setelah login, cek di halaman utama akunmu. Informasi jadwal dan lokasi ujian tertera di website tersebut.
  • Website Resmi Instansi: Beberapa instansi juga mengumumkan jadwal dan lokasi ujian di website resmi mereka. Jadi, rajin-rajinlah memantau informasi dari instansi tempat kamu melamar.

Pentingnya Kartu Ujian dalam Seleksi PPPK


Kartu ujian ini ibarat tiket masuk ke arena perjuanganmu. Tanpa kartu ini, kamu nggak akan diizinkan masuk ke ruang ujian. Jadi, pastikan kamu sudah mencetak dan membawa kartu ujian saat hari H nanti.

Persiapan Menghadapi Seleksi Kompetensi


Setelah perihal kartu ujian selesai, selanjutnya kamu harus focus mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Kompetensi. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat seleksi kompetensi nanti:
  • Pelajari Materi Ujian: Cari tahu materi apa saja yang akan diujikan. Biasanya, materi mencakup kompetensi teknis sesuai formasi yang dilamar, kompetensi manajerial, dan sosial kultural.
  • Latihan Soal: Banyak-banyaklah berlatih soal-soal PPPK tahun sebelumnya. Ini membantu kamu familiar dengan tipe soal yang akan muncul.
  • Jaga Kesehatan: Jangan sampai sakit saat hari ujian. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bergizi.
  • Survey Lokasi Ujian: Kalau memungkinkan, kunjungi lokasi ujian sebelum hari H. Ini akan membantu kamu memperkirakan waktu tempuh dan menghindari keterlambatan.

Proses seleksi PPPK memang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan persiapan yang matang dan informasi yang tepat, peluang untuk lolos semakin besar. Pastikan kamu mencetak kartu ujian sesuai jadwal, mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan tetap semangat!

Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang sedang berjuang di seleksi PPPK Tahap 2. Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sukses selalu, Sahabat Deedu!
Subscribe to: Posts (Atom)